Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah tidak pernah menerbitkan atau memperpanjang izin pengelolaan hutan maupun izin usaha pertambangan sepanjang tahun 2025 menjadi bahan perdebatan publik. Klaim tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 15 Desember 2025.