Kementerian luar negeri Israel menyatakan kebijakan yang disetujui pada Ahad (15/2) malam itu akan memungkinkan "klarifikasi hak yang transparan dan menyeluruh untuk menyelesaikan sengketa hukum”, serta diperlukan menyusul pendaftaran tanah yang dianggap tidak sah di wilayah yang dikendalikan Otoritas Palestina.